Kampanye Penyelamatan Budaya Indonesia

Internet Marketing Indonesia

Satu Horor Berakhir, Namun Perjuangan Belum Berakhir

Rekan-rekan mungkin masih ingat kisah sedih yang dialami Desak Suarti.
Pada mulanya, Desak menjual karyanya kepada seorang konsumen di luar
negeri. Orang ini kemudian mendaftarkan hak cipta atas desain
tersebut. Beberapa waktu kemudian, Desak hendak mengekspor kembali
karyanya. Tiba-tiba, ia dituduh melanggar Trade Related Intellectual
Property Rights (TRIPs). Wanita inipun harus berurusan dengan WTO.

Kisah sedih ini ternyata tidak berhenti sampai di sana. Kasus yang
kurang lebih identik juga terjadi pada pengrajin perak Ketut Deni
Aryasa. Namun bedanya jika Desak digugat di pengadilan AS oleh Lois
Hill, seorang desainer perhiasan raksasa dari New York, Deni Aryasa
digugat di Negara sendiri. Ia dituduh melanggar hak cipta milik sebuah
perusahaan raksasa asing. Kasus sangat memperihatinkan. Bali Times
bahkan melaporkan adanya intimidasi dan teror yang dialami istri Deni
Aryasa yang saat itu tengah hamil 9 bulan. Bahkan di duga, intimidasi
tersebut melibatkan unsur birokrasi. Horor ini membuat ratusan pekerja
seni di Bali kini resah menyusul diklaimnya beberapa motif desain asli
Bali oleh warga negara asing. Para pekerja seni menjadi takut untuk
berkarya. Sebelumnya, dalam satu bulan saya bisa menghasilkan 30 karya
desain perhiasan perak. Karena dihinggapi rasa cemas, sekarang saya
tidak bisa menghasilkan satu desain pun,” ungkap Anak Agung Anom
Pujastawa. Mereka kemudia berjuang dengan berdemonstrasi turun ke jalan.

Beberapa hari yang lalu, muncul sebuah berita gembira. Pengadilan
Negeri Denpasar, Bali, membebaskan Ketut Deni Aryasa dari segala
dakwaan. Ia tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran atas hak cipta.

Namun tentu saja, perjuangan belum berakhir. Saat ini diduga, ada
ribuan artefak budaya Nusantara yang masih dalam persengketaan,
seperti Batik Adidas, Sambal Balido, Tempe, Lakon Ilagaligo, Ukiran
Jepara, Kopi Toraja, Kopi Aceh, Reog Ponorogo, Lagu Rasa Sayang
Sayange, dan lain sebagainya. Sejauh ini, solusi yang ditawarkan
adalah dengan mendaftarkan artefak budaya tradisional ke lembaga HAKI
(hak kekayaan intelektual).

Solusi ini tentu saja tidak realistis. Pendaftaran HAKI memerlukan
biaya yang cukup mahal. Apakah para pengrajin miskin memiliki
kemampuan untuk itu? Terlebih lagi, Indonesia memiliki ragam budaya
yang sangat tinggi. Ada jutaan artefak budaya? Dapat kita bayangkan
berapa miliar dolar devisa negara yang harus terbuang percuma hanya
untuk mendapatkan HAKI. Bukankah anggaran tersebut lebih baik kita
gunakan untuk hal lain yang lebih bermanfaat, seperti pendidikan
gratis, pemberantasan kemiskinan, gizi balita dan lain sebagainya.

Warisan budaya Indonesia adalah peninggalan leluhur kita yang harus
kita jaga. Sepertinya, solusi yang paling sesuai adalah dengan
melakukan inovasi hukum. Perjuangan ini coba dirintis oleh rekan-rekan
di IACI (http://budaya-indonesia.org/) dengan mengusulkan konsep
perlindungan hukum Nusantara Cultural Heritage State License dan
Perpustakaan Digital budaya Indonesia. Kepada rekan-rekan sebangsa dan
setanah air yang memiliki kepedulian (baik bantuian ide, tenaga maupun
donasi) tentang perlindungan hukum budaya, harap menggubungi IACI di
email: office@budaya-indonesia.org

Namun tentu saja, perlindungan hukum tanpa data yang baik tidak akan
bekerja secara optimal. Jadi, jika temen-temen memiliki koleksi
gambar, lagu atau video tentang budaya Indonesia, mohon upload ke
situs PERPUSTAKAAN DIGITAL BUDAYA INDONESIA, dengan alamat
http://budaya-indonesia.org/ Jika Anda memiliki kesulitan untuk
mengupload data, silahkan menggubungi IACI di email:
office@budaya-indonesia.org

- Lucky Setiawan

nb: Mohon bantuanya untuk menyebarkan pesan ini ke email ke teman,
mailing-list, situs, atau blog, yang Anda miliki. Mari kita dukung
upaya pelestarian budaya Indonesia secara online.